Eduard Fonataba, Bupati di Papua yang Dapat Tiga Penghargaan Muri. Awalnya Trenyuh Melihat Rakyat Berjalan Kaki 7 Kilometer.
Tak Disangka, karena niatnya hanya berikan yang terbaik bagi rakyat, meraih tiga penghargaan sekaligus dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) adalah suatu prestasi yang ingin digapai oleh setiap orang. Namun Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM justru sama sekali tak mengira kalau dirinya bakal meraih penghargaan itu. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan?
Laporan: MAHFUD ROHMAN N - Jayapura I Cendrawasih Pos 31 Agustus 2010
Rasa syukur pada Tuhan tak henti-hentinya dipanjatkan oleh Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba,MM bersama istrinya Ny. Amelia Waromi Fonataba setelah dirinya dianugerahi tiga penghargaan sekaligus dari MURI. Sesuai dengan yang disampaikan Senior Manager MURI Paulus Pangka, pemberian penghargaan ini didasarkan beberapa kriteria, di antaranya sebuah karya yang bisa dikatakan unik dan belum pernah ada sebelumnya atau bisa jadi melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang pernah dinobatkan.
Menurut Paulus, penghargaan terhadap Bupati Sarmi Drs. Eduard Fonataba,MM ini, yang pertama karena ia sebagai Bupati yang berhasil membangun rumah type 36 terbanyak di wilayahnya sejumlah 2.499 unit. Kedua, Bupati yang memberikan sumbangan Truk terbanyak 48 unit di wilayahnya pada masa kepemimpinannya 2005-2010, dan ketiga, Bupati yang paling sedikit melakukan kunjungan kerja keluar daerah yaitu hanya 4 kali selama masa kepemimpinannya 2005-2010.
Saat ditanya Cenderawasih Pos Sabtu (28/8) tentang penghargaan yang diterimanya itu, dengan nada merendah Fonataba menuturkan, sebelumnya, dirinya sama sekali tidak menyangka bakal menerima penghargaan seperti itu, apalagi tiga penghargaan sekaligus. Sebab ia merasa bahwa apa yang dilakukannya selama ini merupakan kewajibannya selaku pemimpin di daerah Sarmi dan tekadnya hanya satu yaitu memberikan yang terbaik bagi rakyat.
"Saya sadar bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh rakyat itu waktunya terbatas. Saya juga sadar bahwa tidak semua orang mendapat kesempatan menjadi pemimpin. Karena itu, waktu yang ada saya gunakan untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat," tuturnya.
Alumni Magister Manajemen Universitas Hasanuddin tahun 2002 ini menjelaskan, sejak tahun 2003 ketika dirinya dipercaya sebagai penjabat Bupati Sarmi, maka dari 365 hari dalam satu tahun, 330 hari diantaranya selalu berada di tempat tugas.
"Sebagai daerah baru, kalau pemimpinnya tidak ada di tempat, maka akan sangat sulit untuk membangun kepercayaan dari rakyat. Dengan demikian, bila selalu berada di tempat, maka ketika ada masalah bisa langsung dipecahkan oleh pemimpinnya," ujar bapak dari empat anak ini.
Meski selalu berada di tempat tugas, namun Bupati ini tidak hanya berada di belakang meja, tetapi sangat rajin turun ke kampung-kampung. Selain untuk mengetahui apa yang dibutuhkan rakyat, juga untuk mengetahui masalah-masalah apa yang sedang dihadapi oleh rakyat, sehingga apa yang diprogramkan adalah hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat.
Mengenai pembangunan rumah rakyat type 36 yang akhirnya mendapatkan penghargaan MURI itu, Bupati Fonataba menjelaskan, ide pembangunan rumah rakyat ini bukan dari dirinya, melainkan pemikiran dari sang istri, Ny. Amelia Waromi Fonataba.
"Ketika itu, sekitar pukul 19.30 saya dan ibu melewati Kali Waskei di Kampung Bagaserwar. Kami melihat warga di kampung itu sedang pulang dari kebun dengan jalan kaki yang jaraknya 7 Km. Waktu itu ibu langsung bilang, sebaiknya pemerintah bangunkan mereka rumah-rumah di kebunnya, supaya efektif, dalam arti kalau mau ke kebun tidak perlu jalan jauh lagi dari rumahnya," kisahnya.
Sejak itu, mulai tahun 2006 dianggarkan pembangunan rumah rakyat sebanyak 100 unit, type 36. 50 unit rumah di Kampung Bagarserwar dan 50 unit lagi di Kampung Kasukue. Pembangunan rumah ini dilakukan di atas tanah adat masyarakat setempat dan yang menentukan adalah ondoafi (tokoh adat) dan kepala kampung, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.
"Dalam setiap rumah itu juga diberi 2 tempat tidur dan lampu solar sel serta sumur. Setelah rumah jadi, kami melihat ada anak-anak yang sedang belajar di rumahnya di bawah cahaya lampu dari solar sel itu. Sungguh kami terharu saat itu, karena di tengah hutan yang tadinya gelap, kini mereka sudah mulai merasakan sedikit kemajuan," ucap Bupati Fonataba yang juga pernah mendapatkan penghargaan Satyalancana Pembangunan di tahun 2009 ini.
Dari situlah kemudian di tahun 2007 dianggarkan lagi pembangunan rumah rakyat sebanyak 600 unit lebih, kemudian di tahun 2008 juga 600 unit lebih, hingga akhirnya di tahun 2010 ini telah mencapai 2.499 unit. "Untuk satu kali tahun anggaran dananya sekitar Rp 80 miliar dari Dana Alakasi Umum (DAU), dimana untuk satu unit rumahnya dianggarkan Rp 120 juta dan ada yang Rp 140 juta, tergantung tingkat kesulitan daerahnya. Namun sekarang ini transportasi darat sudah lancar, sehingga anggaran 1 unit rumah rata-rata Rp 100 juta," terang alumni IIP tahun 1987 ini.
Pembangunan rumah ini dilakukan di pinggir-pinggir jalan supaya memudahkan akses transportasi dalam memasarkan hasil kebun rakyat. Dimana jarak antar rumah yang satu dengan yang lain 100 meter. Di halaman rumah digunakan untuk tanam bunga, samping kanan atau kiri rumah untuk ubi-ubian dan sayur-sayuran, serta belakang rumah untuk berkebun. Baik itu kebun kakao, kelapa, durian, sagu, mangga dan sebagainya. "Ini sudah diprogramkan dalam Gerakan Pembangunan (Gerbang) Sarmiku. Tahap berikut akan dibangun kolam untuk perikanan dan ternak ayam. Untuk mendorong gerakan ini, kami juga sudah mengirim para kepala kampung, kepala distrik dan pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ke Sulawesi Selatan untuk belajar tentang cara memanfaatkan halaman dan cara berkebun. Bahkan hasilnya kini telah dirasakan oleh masyarakat," paparnya.
Dalam program pembangunan rumah rakyat ini tentu masih ada yang belum dapat, sehingga saat ini sedang dibangun jalan menuju kawasan baru yang jaraknya 5 hingga 10 Km dan akan dibangun rumah rakyat lagi di kawasan baru itu. "Untuk saat ini, yang sudah mendapatkan rumah itu mencapai 61% dari jumlah KK yang ada dan ke depannya akan dilanjutkan oleh bupati yang baru," tukasnya.
Setelah masyarakat mempunyai rumah dan berkebun, serta sudah mulai membawa hasil, maka harus ada alat transportasi untuk memasarkan hasil kebun itu, karenanya harus ada truk. "Kami mulai mengadakan program bantuan truk ke kampung-kampung ini pada tahun 2007, kemudian disusul tahun 2008, 2009 dan 2010, sehingga jumlah truknya telah mencapai 48 unit," jelas pria kelahiran 6 Oktober 1951 ini.
Pada dua tahun pertama, Pemda masih memberikan bantuan untuk perawatan truk itu, namun untuk tahun ketiga, pemerintahan di kampung itu sudah jalan sendiri. Yang mana tiga hari truk itu digunakan untuk memasarkan hasil kebun ke Kota Sarmi maupun ke Jayapura, kemudian 3 hari sisanya truk itu digunakan untuk mencari uang, sehingga bisa beli solar, bayar sopir maupun untuk perawatan.
"Memang berat, tetapi sekarang ini sudah ada tiga kampung yang sudah mampu beli truk lagi," katanya.
Di wilayah Sarmi sendiri awalnya ada 58 kampung, namun kemudian terjadi pemekaran kampung sehingga menjadi 86 kampung. Yang mendapat bantuan truk itu adalah kampung-kampung induk dan ke depannya program ini juga akan terus dilanjutkan.
Kemudian terkait penghargaan MURI sebagai Bupati yang paling sedikit dinas ke luar daerah yaitu hanya 4 kali selama periode 2005-2010, Fonataba menjelaskan, 4 kali dinas luar daerah itu adalah ke Jakarta. "Bahkan ada 2 tahun yang saya tidak ke Jakarta yaitu tahun 2008 dan tahun 2010 ini," tegasnya yang pada tahun 2010 ini juga mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Bakti Praja Nugraha.
Ini tentu sangat berbeda dengan bupati-bupati lain di Papua yang sangat sering pergi ke Jakarta, bahkan diantara mereka ada yang selalu weekend di Jakarta. Seringnya para bupati itu ke Jakarta juga ada yang beralasan untuk lobi ke pusat.
Saat ditanya mengapa tidak melakukan lobi seperti bupati lain? Dengan tegas Fonataba menyatakan, sekarang ini tidak perlu lagi yang namanya lobi, karena aturan sudah jelas. "DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) sudah jelas. Jadi tidak ada begitu-begitu lagi. Kalau dulu boleh begitu, tapi sekarang ini mereka (pemerintah pusat) melihat dari hasil kerja kita. Kalau kita kerja baik dan laporannya juga dikirim secara rutin, maka DAU dan DAK-nya pasti akan ditetapkan. Jadi untuk apa sebenarnya ke Jakarta? Kalau semua bupati datang lalu dikasih arahan itu kan hanya seremonial saja, lebih baik melihat kesulitan yang dialami rakyat," tandasnya.
Dengan adanya 3 penghargaan dari MURI ini, Bupati Fonataba mempersembahkannya untuk semua masyarakat Sarmi. "Semua yang kami kerjakan bersama Wakil Bupati Berthus Kyeu-Kyeu ini bukan karena kepandaian kami, tetapi karena Tuhan mengasihi kami dan karena rakyat juga selalu mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, ini karena Tuhan yang telah mendengar seluruh apa yang kami kerjakan. Terimakasih buat Tuhan," ucapnya polos.
Secara khusus, Fonataba juga menyampaikan terimakasih kepada lima suku besar di Kabupaten Sarmi yaitu Sobe, Airmati, Rumbuway, Manirem dan Isirawa (yang membentuk kata Sarmi) yang telah memberi hak kesulungan untuk memimpin Sarmi dan juga kepada seluruh masyarakat yang telah memberi kepercayaan untuk memimpin Sarmi.
"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada DPRD Sarmi yang telah menetapkan kami dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai peletak dasar pembangunan di Kabupaten sarmi," ucapnya.
Dalam perjalanan ini tentu ada kekurangan, karena itu Bupati Fonataba juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sarmi. "Kami berharap pemimpin yang akan datang akan lebih baik lagi dalam meneruskan pembangunan di Sarmi ini," pungkasnya yang mengakhiri masa tugasnya pada 26 Agustus 2010 ini. (***)
Semoga menjadi contoh dan tauladan bagi Bupati/Walikota. Juga bagi mereka yang bersiap mengikuti Pemilukada.
Rasa syukur pada Tuhan tak henti-hentinya dipanjatkan oleh Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba,MM bersama istrinya Ny. Amelia Waromi Fonataba setelah dirinya dianugerahi tiga penghargaan sekaligus dari MURI. Sesuai dengan yang disampaikan Senior Manager MURI Paulus Pangka, pemberian penghargaan ini didasarkan beberapa kriteria, di antaranya sebuah karya yang bisa dikatakan unik dan belum pernah ada sebelumnya atau bisa jadi melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang pernah dinobatkan.
Menurut Paulus, penghargaan terhadap Bupati Sarmi Drs. Eduard Fonataba,MM ini, yang pertama karena ia sebagai Bupati yang berhasil membangun rumah type 36 terbanyak di wilayahnya sejumlah 2.499 unit. Kedua, Bupati yang memberikan sumbangan Truk terbanyak 48 unit di wilayahnya pada masa kepemimpinannya 2005-2010, dan ketiga, Bupati yang paling sedikit melakukan kunjungan kerja keluar daerah yaitu hanya 4 kali selama masa kepemimpinannya 2005-2010.
Saat ditanya Cenderawasih Pos Sabtu (28/8) tentang penghargaan yang diterimanya itu, dengan nada merendah Fonataba menuturkan, sebelumnya, dirinya sama sekali tidak menyangka bakal menerima penghargaan seperti itu, apalagi tiga penghargaan sekaligus. Sebab ia merasa bahwa apa yang dilakukannya selama ini merupakan kewajibannya selaku pemimpin di daerah Sarmi dan tekadnya hanya satu yaitu memberikan yang terbaik bagi rakyat.
"Saya sadar bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh rakyat itu waktunya terbatas. Saya juga sadar bahwa tidak semua orang mendapat kesempatan menjadi pemimpin. Karena itu, waktu yang ada saya gunakan untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat," tuturnya.
Alumni Magister Manajemen Universitas Hasanuddin tahun 2002 ini menjelaskan, sejak tahun 2003 ketika dirinya dipercaya sebagai penjabat Bupati Sarmi, maka dari 365 hari dalam satu tahun, 330 hari diantaranya selalu berada di tempat tugas.
"Sebagai daerah baru, kalau pemimpinnya tidak ada di tempat, maka akan sangat sulit untuk membangun kepercayaan dari rakyat. Dengan demikian, bila selalu berada di tempat, maka ketika ada masalah bisa langsung dipecahkan oleh pemimpinnya," ujar bapak dari empat anak ini.
Meski selalu berada di tempat tugas, namun Bupati ini tidak hanya berada di belakang meja, tetapi sangat rajin turun ke kampung-kampung. Selain untuk mengetahui apa yang dibutuhkan rakyat, juga untuk mengetahui masalah-masalah apa yang sedang dihadapi oleh rakyat, sehingga apa yang diprogramkan adalah hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat.
Mengenai pembangunan rumah rakyat type 36 yang akhirnya mendapatkan penghargaan MURI itu, Bupati Fonataba menjelaskan, ide pembangunan rumah rakyat ini bukan dari dirinya, melainkan pemikiran dari sang istri, Ny. Amelia Waromi Fonataba.
"Ketika itu, sekitar pukul 19.30 saya dan ibu melewati Kali Waskei di Kampung Bagaserwar. Kami melihat warga di kampung itu sedang pulang dari kebun dengan jalan kaki yang jaraknya 7 Km. Waktu itu ibu langsung bilang, sebaiknya pemerintah bangunkan mereka rumah-rumah di kebunnya, supaya efektif, dalam arti kalau mau ke kebun tidak perlu jalan jauh lagi dari rumahnya," kisahnya.
Sejak itu, mulai tahun 2006 dianggarkan pembangunan rumah rakyat sebanyak 100 unit, type 36. 50 unit rumah di Kampung Bagarserwar dan 50 unit lagi di Kampung Kasukue. Pembangunan rumah ini dilakukan di atas tanah adat masyarakat setempat dan yang menentukan adalah ondoafi (tokoh adat) dan kepala kampung, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.
"Dalam setiap rumah itu juga diberi 2 tempat tidur dan lampu solar sel serta sumur. Setelah rumah jadi, kami melihat ada anak-anak yang sedang belajar di rumahnya di bawah cahaya lampu dari solar sel itu. Sungguh kami terharu saat itu, karena di tengah hutan yang tadinya gelap, kini mereka sudah mulai merasakan sedikit kemajuan," ucap Bupati Fonataba yang juga pernah mendapatkan penghargaan Satyalancana Pembangunan di tahun 2009 ini.
Dari situlah kemudian di tahun 2007 dianggarkan lagi pembangunan rumah rakyat sebanyak 600 unit lebih, kemudian di tahun 2008 juga 600 unit lebih, hingga akhirnya di tahun 2010 ini telah mencapai 2.499 unit. "Untuk satu kali tahun anggaran dananya sekitar Rp 80 miliar dari Dana Alakasi Umum (DAU), dimana untuk satu unit rumahnya dianggarkan Rp 120 juta dan ada yang Rp 140 juta, tergantung tingkat kesulitan daerahnya. Namun sekarang ini transportasi darat sudah lancar, sehingga anggaran 1 unit rumah rata-rata Rp 100 juta," terang alumni IIP tahun 1987 ini.
Pembangunan rumah ini dilakukan di pinggir-pinggir jalan supaya memudahkan akses transportasi dalam memasarkan hasil kebun rakyat. Dimana jarak antar rumah yang satu dengan yang lain 100 meter. Di halaman rumah digunakan untuk tanam bunga, samping kanan atau kiri rumah untuk ubi-ubian dan sayur-sayuran, serta belakang rumah untuk berkebun. Baik itu kebun kakao, kelapa, durian, sagu, mangga dan sebagainya. "Ini sudah diprogramkan dalam Gerakan Pembangunan (Gerbang) Sarmiku. Tahap berikut akan dibangun kolam untuk perikanan dan ternak ayam. Untuk mendorong gerakan ini, kami juga sudah mengirim para kepala kampung, kepala distrik dan pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ke Sulawesi Selatan untuk belajar tentang cara memanfaatkan halaman dan cara berkebun. Bahkan hasilnya kini telah dirasakan oleh masyarakat," paparnya.
Dalam program pembangunan rumah rakyat ini tentu masih ada yang belum dapat, sehingga saat ini sedang dibangun jalan menuju kawasan baru yang jaraknya 5 hingga 10 Km dan akan dibangun rumah rakyat lagi di kawasan baru itu. "Untuk saat ini, yang sudah mendapatkan rumah itu mencapai 61% dari jumlah KK yang ada dan ke depannya akan dilanjutkan oleh bupati yang baru," tukasnya.
Setelah masyarakat mempunyai rumah dan berkebun, serta sudah mulai membawa hasil, maka harus ada alat transportasi untuk memasarkan hasil kebun itu, karenanya harus ada truk. "Kami mulai mengadakan program bantuan truk ke kampung-kampung ini pada tahun 2007, kemudian disusul tahun 2008, 2009 dan 2010, sehingga jumlah truknya telah mencapai 48 unit," jelas pria kelahiran 6 Oktober 1951 ini.
Pada dua tahun pertama, Pemda masih memberikan bantuan untuk perawatan truk itu, namun untuk tahun ketiga, pemerintahan di kampung itu sudah jalan sendiri. Yang mana tiga hari truk itu digunakan untuk memasarkan hasil kebun ke Kota Sarmi maupun ke Jayapura, kemudian 3 hari sisanya truk itu digunakan untuk mencari uang, sehingga bisa beli solar, bayar sopir maupun untuk perawatan.
"Memang berat, tetapi sekarang ini sudah ada tiga kampung yang sudah mampu beli truk lagi," katanya.
Di wilayah Sarmi sendiri awalnya ada 58 kampung, namun kemudian terjadi pemekaran kampung sehingga menjadi 86 kampung. Yang mendapat bantuan truk itu adalah kampung-kampung induk dan ke depannya program ini juga akan terus dilanjutkan.
Kemudian terkait penghargaan MURI sebagai Bupati yang paling sedikit dinas ke luar daerah yaitu hanya 4 kali selama periode 2005-2010, Fonataba menjelaskan, 4 kali dinas luar daerah itu adalah ke Jakarta. "Bahkan ada 2 tahun yang saya tidak ke Jakarta yaitu tahun 2008 dan tahun 2010 ini," tegasnya yang pada tahun 2010 ini juga mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Bakti Praja Nugraha.
Ini tentu sangat berbeda dengan bupati-bupati lain di Papua yang sangat sering pergi ke Jakarta, bahkan diantara mereka ada yang selalu weekend di Jakarta. Seringnya para bupati itu ke Jakarta juga ada yang beralasan untuk lobi ke pusat.
Saat ditanya mengapa tidak melakukan lobi seperti bupati lain? Dengan tegas Fonataba menyatakan, sekarang ini tidak perlu lagi yang namanya lobi, karena aturan sudah jelas. "DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) sudah jelas. Jadi tidak ada begitu-begitu lagi. Kalau dulu boleh begitu, tapi sekarang ini mereka (pemerintah pusat) melihat dari hasil kerja kita. Kalau kita kerja baik dan laporannya juga dikirim secara rutin, maka DAU dan DAK-nya pasti akan ditetapkan. Jadi untuk apa sebenarnya ke Jakarta? Kalau semua bupati datang lalu dikasih arahan itu kan hanya seremonial saja, lebih baik melihat kesulitan yang dialami rakyat," tandasnya.
Dengan adanya 3 penghargaan dari MURI ini, Bupati Fonataba mempersembahkannya untuk semua masyarakat Sarmi. "Semua yang kami kerjakan bersama Wakil Bupati Berthus Kyeu-Kyeu ini bukan karena kepandaian kami, tetapi karena Tuhan mengasihi kami dan karena rakyat juga selalu mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, ini karena Tuhan yang telah mendengar seluruh apa yang kami kerjakan. Terimakasih buat Tuhan," ucapnya polos.
Secara khusus, Fonataba juga menyampaikan terimakasih kepada lima suku besar di Kabupaten Sarmi yaitu Sobe, Airmati, Rumbuway, Manirem dan Isirawa (yang membentuk kata Sarmi) yang telah memberi hak kesulungan untuk memimpin Sarmi dan juga kepada seluruh masyarakat yang telah memberi kepercayaan untuk memimpin Sarmi.
"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada DPRD Sarmi yang telah menetapkan kami dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai peletak dasar pembangunan di Kabupaten sarmi," ucapnya.
Dalam perjalanan ini tentu ada kekurangan, karena itu Bupati Fonataba juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sarmi. "Kami berharap pemimpin yang akan datang akan lebih baik lagi dalam meneruskan pembangunan di Sarmi ini," pungkasnya yang mengakhiri masa tugasnya pada 26 Agustus 2010 ini. (***)
Semoga menjadi contoh dan tauladan bagi Bupati/Walikota. Juga bagi mereka yang bersiap mengikuti Pemilukada.
IPPMI I Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia I
INACED I Indonesian Association for Community Empowerment and Development I
www.ippmi.org I http://ippm-indonesia.blogspot.com I itaufan@gmail.com I
0816940978 I Planner & Community Development I
INACED I Indonesian Association for Community Empowerment and Development I
www.ippmi.org I http://ippm-indonesia.blogspot.com I itaufan@gmail.com I
0816940978 I Planner & Community Development I
No comments:
Post a Comment